Langsung ke konten utama

Cari Jelajahi API Hubungkan AI

Beranda Jelajahi Cari Hubungkan AI API Tentang Pasal.id Tim Kami Kebijakan Editorial Kebijakan Privasi Ketentuan Layanan Penilaian Dampak Pelindungan Data Permintaan & Masukan

Ikuti Pasal.idX @PasalKita Instagram @pasaldotid

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

© 2026 Pasal.id. Platform Hukum Indonesia Terbuka

PERWALI Nomor 40 Tahun 2014 — Tata Cara Pengemb… | Pasal.id

Beranda
Peraturan Walikota
PERWALI Nomor 40 Tahun 2014

PERWALI Nomor 40 Tahun 2014 — Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Perwako Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berlaku

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam PERWALI Nomor 40 Tahun 2014 — Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan?

PERWALI Nomor 40 Tahun 2014 — Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Peraturan Walikota yang mengatur tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Kapan PERWALI Nomor 40 Tahun 2014 — Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disahkan?

PERWALI Nomor 40 Tahun 2014 — Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disahkan pada tahun 2014.

Apa status hukum PERWALI Nomor 40 Tahun 2014 — Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan saat ini?

PERWALI Nomor 40 Tahun 2014 — Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan saat ini berstatus Berlaku.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Daftar Isi

BAB IKETENTUAN UMUM
- Pasal 1
BAB IIPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB IIIKETENTUAN PENUTUP
- Pasal 8
- Pasal 9

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

BAB II

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 2

(1) Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan P2 terjadi apabila: a. PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; b. Dilebihan membahayakan PBB-P2 b. Dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya terutang.

(2) Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar dan sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam SKPDLB PBB-P2 berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan;

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 65 TAHUN 2011 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini ditetapkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pasal 9

Status

Berlaku

Detail Peraturan

Pemrakarsa: JDIH Pemerintah Kota Pekanbaru

Sumber

Tidak menemukan yang Anda cari?

Ajukan permintaan agar kami menambahkannya.

(3) Proses sebagaimana yang dimaksud pada

pasal 2 ayat (1)

terdiri dari Pemindahbukuan dan Pengembalian Lebih Bayar.

Pasal 3

(1) Untuk memperoleh pengembalian pembayaran PBB-P2, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas merupakan pembayaran PBB-P2 yang dilakukan terhitung sejak tahun 2012;

(3) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Petugas Dinas Pendapatan Daerah yang ditunjuk untuk itu menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4

(1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) dilakukan penelitian, pemeriksaan, dan perhitungan oleh Pejabat yang ditunjuk dengan menerbitkan Nota Perhitungan sebagaimana tercantum pada Lampiran I;

(2) Sesuai dengan Nota Perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama tiga (3) bulan sejak diterimanya surat permohonan Wajib Pajak secara lengkap, Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Walikota menerbitkan: a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang sebagaimana tercantum pada Lampiran II. b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), apabila jumlah PBB-P2 sama dengan dengan jumlah PBB-P2 yang seharusnya terhutang.

(3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan, dalam waktu satu (1) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut maka pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dianggap dikabulkan dan diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah tentang Pajak Daerah Lebih Bayar PBB-P2 yang dipersamakan dengan SKPDLB.

Pasal 5

(1) Kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang PBB-P2 untuk Nomor Objek Pajak (NOP) yang sama;

(2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) tersebut dapat diperhitungkan dengan PBB-P2 yang akan terhutang atau dengan utang PBB-P2 pada NOP yang lainnya untuk Wajib Pajak yang sama;

(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan;

(4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 5 hari kerja sejak diterbitkannya SKPDLB PBB-P2.

Pasal 6

(1) Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikembalikan dalam jangka waktu 2 bulan sejak diterbitkannya SKPDLB hasil penelitian atau pemeriksaan Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Walikota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

(2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh BPKAD dan dibebankan pada anggaran BPKAD atau pada anggaran yang ditentukan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

(3) BPKAD wajib menyerahkan bukti pengembalian pembayaran kelebihan bayar kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Peraturan Walikota Pekanbaru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Provenance & Sumber

Verifikasi
Sumber Data: JDIH
PDF Asli: Lihat PDF
Halaman Sumber: Lihat halaman sumber

Peraturan Lainnya

Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2025 Tentang PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2024 Tentang PERUBAHAN ATAS PERWA NO 90 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU v
Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2024 Tentang PELAKSANAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2024 Tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH (2024)
Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2024 Tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2024 Tentang PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH