Langsung ke konten utama

Cari Jelajahi API Hubungkan AI

Beranda Jelajahi Cari Hubungkan AI API Tentang Pasal.id Tim Kami Kebijakan Editorial Kebijakan Privasi Ketentuan Layanan Penilaian Dampak Pelindungan Data Permintaan & Masukan

Ikuti Pasal.idX @PasalKita Instagram @pasaldotid

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

© 2026 Pasal.id. Platform Hukum Indonesia Terbuka

PERWALI Nomor 26 Tahun 2014 — Pola Koordinasi K… | Pasal.id

Beranda
Peraturan Walikota
PERWALI Nomor 26 Tahun 2014

PERWALI Nomor 26 Tahun 2014 — Pola Koordinasi Kelembagaan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Perwako Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pola Koordinasi Kelembagaan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Berlaku

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam PERWALI Nomor 26 Tahun 2014 — Pola Koordinasi Kelembagaan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru?

PERWALI Nomor 26 Tahun 2014 — Pola Koordinasi Kelembagaan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru adalah Peraturan Walikota yang mengatur tentang Pola Koordinasi Kelembagaan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Kapan PERWALI Nomor 26 Tahun 2014 — Pola Koordinasi Kelembagaan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru disahkan?

PERWALI Nomor 26 Tahun 2014 — Pola Koordinasi Kelembagaan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru disahkan pada tahun 2014.

Apa status hukum PERWALI Nomor 26 Tahun 2014 — Pola Koordinasi Kelembagaan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini?

PERWALI Nomor 26 Tahun 2014 — Pola Koordinasi Kelembagaan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini berstatus Berlaku.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Daftar Isi

BAB IKETENTUAN UMUM
- Pasal 1
BAB IIPELAKSANAAN KOORDINASI
BAB IIIKETENTUAN PENUTUP
- Pasal 10
- Pasal 11

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

BAB II

PELAKSANAAN KOORDINASI

Pasal 2

(1) Walikota dibantu Wakil Walikota menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

(2) Walikota dan Wakil Walikota dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal lainnya.

Pasal 3

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 03 TAHUN 2007 tentang Pola Koordinasi Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Status

Berlaku

Detail Peraturan

Pemrakarsa: JDIH Pemerintah Kota Pekanbaru

Sumber

Tidak menemukan yang Anda cari?

Ajukan permintaan agar kami menambahkannya.

(1) Sekretaris Daerah dibantu Asisten Sekretariat Daerah yang sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertical lainnya;

(2) Asisten Sekretariat Daerah selain membantu melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), juga melaksanakan tugas mengkoordinasikan Bagian-Bagian yang menjadi bawahan langsung.

Pasal 4

Pelaksanaan koordinasi para Asisten Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diatur pembidangan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

Pasal 5

Berdasarkan pembidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertical lainnya yang sesuai dengan kedekatan tugas dan fungsinya diatur sebagai berikut:

Pasal 6

Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 tersebut diatas, diselenggarakan melalui rapat-rapat, paraf suratsurat dan atau dengan sarana lain sesuai kebutuhan, waktu dan tingkat kepentingan guna penyelesaian masalah dalam rangka mencapai keterpaduan dalam pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan.

Pasal 7

Dalam hal tertentu Walikota/Wakil Walikota dan/atau Sekretaris Daerah dapat mengambil alih pelaksanaan koordinasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertical sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 tersebut diatas.

Pasal 8

Selain koordinasi sebagai dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6, untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, apabila timbul permasalahan yang perlu mendapat penyelesaian secepatnya, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat melaksanakan koordinasi sesuai permasalahan yang dihadapi dengan instansi terkait dengan tetap melaporkan kepada Walikota pada kesempatan pertama.

Pasal 9

(1) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan pasal 8 ditindaklanjuti oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, baik secara mandiri maupun melibatkan instansi vertical lain secara fungsional;

(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dimaksud pada pasal 9 ayat (1) melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

(3) Walikota dapat mengambil tindakan administrasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lalai dan tidak melaksanakan tindak lanjut hasil koordinasi.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Provenance & Sumber

Verifikasi
Sumber Data: JDIH
PDF Asli: Lihat PDF
Halaman Sumber: Lihat halaman sumber

Peraturan Lainnya

Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2025 Tentang PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2024 Tentang PERUBAHAN ATAS PERWA NO 90 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU v
Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2024 Tentang PELAKSANAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2024 Tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH (2024)
Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2024 Tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2024 Tentang PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH