PERWALI Nomor 139 Tahun 2014 — Pedoman Pengenaan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Dalam Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Wilayah Kota Pekanbaru

Perwako Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengenaan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Dalam Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Wilayah Kota Pekanbaru

Berlaku

PERWALI Nomor 139 Tahun 2014 — Pedoman Pengenaa… | Pasal.id

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
5. Dinas Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan;
8. Hak atas tanah dan atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak atas pengelolaan beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan;
10. Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan;
11. Subjek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan;
12. Wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan;
13. Masa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan takwim;
14. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

PERWALI Nomor 139 Tahun 2014 — Pedoman Pengenaan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Dalam Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Wilayah Kota Pekanbaru

PERWALI Nomor 139 Tahun 2014 — Pedoman Pengenaan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Dalam Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Wilayah Kota Pekanbaru

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 8

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya