PERWALI Nomor 124 Tahun 2014 — Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Pendapatan Daerah

Untuk menyelenggarakan tugas pelayanan Pajak Parkir sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Walikota ini, masing-masing Kepala UPTD Pendapatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 1. Melakukan pendataan terhadap Objek dan Wajib Pajak yang belum terdata sebagai wajib pajak baru oleh Dinas; 2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terhadap Objek dan Wajib Pajak dan menyampaikan surat pemanggilan sebagai Wajib Pajak baru; 3. Memberikan penjelasan dan informasi kepada calon wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan dan tata cara pendaftaran wajib pajak baru serta mendaftarkan dan/atau membantu sampai diterbitkannya surat keputusan pengukuhan sebagai wajib pajak daerah dan NPWPD; 4. Mengkoordinasikan dan membantu menyampaikan surat teguran atau surat tagihan kepada Wajib Pajak; 5. Mengkoordinasikan dan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak bersama anggota Tim Pemeriksa Pajak lainnya dari Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pelayanan Pajak Hotel sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Walikota ini, masing-masing Kepala UPTD Pendapatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 1. Melakukan pendataan terhadap Objek dan Wajib Pajak yang belum terdata sebagai wajib pajak baru oleh Dinas; 2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terhadap Objek dan Wajib Pajak dan menyampaikan surat pemanggilan sebagai Wajib Pajak baru; 3. Memberikan penjelasan dan informasi kepada calon wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan dan tata cara pendaftaran wajib pajak baru serta mendaftarkan dan/atau membantu sampai diterbitkannya surat keputusan pengukuhan sebagai wajib pajak daerah dan NPWPD; 4. Mengkoordinasikan dan membantu menyampaikan surat teguran atau surat tagihan kepada Wajib Pajak; 5. Mengkoordinasikan dan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak bersama anggota Tim Pemeriksa Pajak lainnya dari Dinas;

Untuk menyelenggarakan tugas pelayanan Pajak Restoran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Walikota ini, masing-masing Kepala UPTD Pendapatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 1. Melakukan pendataan terhadap Objek dan Wajib Pajak yang belum terdata sebagai wajib pajak baru oleh Dinas; 2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terhadap Objek dan Wajib Pajak yang baru terdata dan menyampaikan surat pemanggilan sebagai Wajib Pajak baru; 3. Memberikan penjelasan dan informasi kepada calon wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan dan tata cara pendaftaran wajib pajak baru serta menadaftarkan dan/atau membantu sampai diterbitkannya surat keputusan pengukuhan sebagai wajib pajak daerah dan NPWPD; 4. Mengkoordinasikan dan membantu menyampaikan surat teguran atau surat tagihan kepada Wajib Pajak; 5. Mengkoordinasikan dan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak bersama anggota Tim Pemeriksa Pajak lainnya dari Dinas;

Untuk menyelenggarakan tugas pelayanan Pajak Hiburan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Walikota ini, masing-masing Kepala UPTD Pendapatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 1. Melakukan pendataan terhadap objek dan Wajib Pajak yang belum terdata sebagai wajib pajak baru oleh Dinas; 2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terhadap objek dan Wajib Pajak dan menyampaikan surat pemanggilan sebagai Wajib Pajak baru; 3. Memberikan penjelasan dan informasi kepada calon wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan dan tata cara pendaftaran wajib pajak baru serta mendaftarkan dan/atau membantu sampai diterbitkannya surat keputusan pengukuhan sebagai wajib pajak daerah dan NPWPD; 4. Mengkoordinasikan dan membantu menyampaikan surat teguran atau surat tagihan kepada Wajib Pajak; 5. Mengkoordinasikan dan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak bersama anggota tim pemeriksa Wajib Pajak lainnya dari Dinas;

Untuk menyelenggarakan tugas pelayanan Pajak Reklame sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Walikota ini, masing-masing Kepala UPTD Pendapatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 1. Melakukan pendataan terhadap objek dan Wajib Pajak yang belum terdata sebagai wajib pajak baru oleh Dinas; 2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terhadap objek dan Wajib Pajak dan menyampaikan surat pemanggilan sebagai Wajib Pajak baru; 3. Memberikan penjelasan kepada calon wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan dan tata cara pendaftaran wajib pajak baru serta mendaftarkan dan/atau membantu sampai diterbitkannya surat keputusan pengukuhan sebagai wajib pajak daerah dan NPWPD; 4. Mengkoordinasikan dan membantu menyampaikan surat teguran atau surat tagihan kepada Wajib Pajak bersama petugas lainnya dari Dinas. 5. Mengkoordinasikan dan melakukan penertiban terhadap Reklame yang tidak memiliki izin dan/atau Reklame yang dipasang pada tempat terlarang bersama anggota tim Reklame lainnya dari Dinas; 6. Mengkoordinasikan dan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak bersama anggota tim pemeriksa Pajak lainnya dari Dinas;

Untuk menyelenggarakan tugas pelayanan Pajak Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Walikota ini, masing-masing Kepala UPTD Pendapatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 1. Melakukan pendataan terhadap objek dan Wajib Pajak yang belum terdata sebagai wajib pajak baru oleh Dinas; 2. Memberikan penjelasan, informasi dan mendaftarkan calon Wajib Pajak yang baru terdata serta berkoordinasi dengan Dinas untuk penerbitan surat keputusan pengukuhan sebagi Wajib Pajak daerah dan NPWPD; 3. Melakukan penghitungan terhadap potensi pajak Air Tanah yang selanjutnya disampaikan ke Dinas untuk ditetapkan dengan menerbitkan SKPD serta menyampaikannya kepada Wajib Pajak; 4. Menerima pembayaran Pajak Air Tanah berdasarkan SKPD yang telah ditetapkan oleh Dinas; 5. Menyetorkan Pajak Air Tanah kepada Dinas sebagaimana yang telah dibayar oleh wajib pajak dalam waktu 1 x 24 jam atau sebelum dinas menyetorkan pajak ke kas daerah; 6. Menyampaikan Surat Teguran atau Surat Tagihan kepada Wajib Pajak air tanah bersama petugas lainnya dari Dinas; 7. Melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak bersama tim pemeriksa Pajak lainnya dari Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas pelayanan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf g Peraturan Walikota ini, masing-masing Kepala UPTD Pendapatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan terhadap objek dan Wajib Pajak yang belum terdata sebagai wajib pajak baru oleh Dinas; 2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terhadap objek dan Wajib Pajak dan menyampaikan Surat Pemanggilan sebagai Wajib Pajak Baru; 3. Memberikan penjelasan dan informasi kepada calon wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan dan tata cara pendaftaran wajib pajak baru serta mendaftarkan dan/atau membantu sampai diterbitkannya surat keputusan pengukuhan sebagai wajib pajak daerah dan NPWPD; 4. Menerima pembayaran Pajak Sarang Burung Walet berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak; 5. Menyetorkan Pajak Sarang Burung Walet kepada Dinas sebagaimana yang telah dibayar oleh wajib pajak dalam waktu 1 x 24 jam atau sebelum dinas menyetorkan pajak ke kas daerah; 6. Mengkoordinasikan dan membantu menyampaikan surat teguran atau surat tagihan kepada Wajib Pajak; 7. Mengkoordinasikan dan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak bersama Anggota Tim Pemeriksa Pajak lainnya dari Dinas;

Untuk menyelenggarakan tugas pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf h Peraturan Walikota ini, masing-masing Kepala UPTD Pendapatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 1. Melakukan pendataan terhadap Objek dan Wajib pajak yang belum terdata sebagai wajib pajak oleh Dinas; 2. Melakukan koordinasi dengan dinas terhadap objek dan wajib pajak yang baru terdata; 3. Memberikan penjelasan kepada calon wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan dan tata cara pendaftaran wajib pajak baru dengan memberikan blanko Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP); 4. Mendaftarkan Objek Pajak dan menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak; 5. Menyampaikan seluruh SPPT PBB - P2 secara langsung kepada Wajib Pajak PBB - P2 melalui RT/RW; 6. Melakukan monitoring penyampaian SPPT PBB - P2 pada wilayah kerjanya dan membuat laporan setiap bulannya kepada Dinas. 7. Menerima permohonan pelayanan keberatan, pengurangan dan pembetulan untuk segera diproses ke Dinas serta menyampaikan hasilnya kepada Wajib Pajak; 8. Menerima pembayaran PBB-P2 berdasarkan SPPT; 9. Menyetorkan pembayaran PBB-P2 kepada Dinas sebagaimana yang telah dibayar oleh Wajib Pajak dalam waktu 1 x 24 jam atau sebelum dinas menyetorkan ke Kas Daerah; 10. Mengkoordinasikan dan membantu menyampaikan Surat Teguran atau Surat Tagihan kepada Wajib Pajak; 11. Mengkoordinasikan dan melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak bersama tim pemeriksa pajak lainnya dari Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota ini, masing-masing Kepala UPTD Pendapatan bertugas juga sebagai berikut: 1. Merencanakan dan melaksanakan program kerja UPTD Pendapatan; 2. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya; 3. Melaksanakan sosialisasi dan pelayanan pengaduan pelanggan serta pengaturannya terhadap pelaksanaan pelayanan bagi Wajib Pajak Daerah; 4. Mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaannya kepada seluruh staf UPTD Pendapatan; 5. Membimbing dan melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas kedinasan kepada seluruh staf UPTD Pendapatan; 6. Mengoreksi dan/atau memerintahkan perbaikan konsep naskah dinas yang akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleh Kepala Dinas yang berhubungan dengan tugas kedinasan UPTD Pendapatan; 7. Mengadakan upaya-upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan pada UPTD Pendapatan; 8. Melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh UPTD Pendapatan guna mencarikan jalan keluar atau solusinya; 9. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan UPTD Pendapatan dengan sepengetahuan dan persetujuan Kepala Dinas; 10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan UPTD Pendapatan; 11. Membuat laporan pelaksanaan tugas UPTD Pendapatan kepada Kepala Dinas secara berkala setiap bulannya; 12. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan; 13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Masing-masing Kepala UPTD Pendapatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5,6,7,8,9,10,11,12 dan 13 menyelenggarakan fungsi: a. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja; b. Perumusan dan pelaksanaan tugas; c. Pendaftaran dan pendataan wajib pajak; d. Pengoordinasian; e. Penerimaan dan pemeriksaan Pajak; f. Sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan; g. Pelayanan pengaduan Wajib Pajak dan masyarakat; h. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 menyelenggarakan fungsi: a. Pelayanan administrasi; b. Penyusunan rencana kerja; c. Mewakili Kepala UPTD; d. Pelaksanaan pelayanan urusan dalam; e. Penyusunan rencana kebutuhan; f. Verifikasi penerimaan; g. Melaksanakan Kegiatan Kebersihan; h. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan fungsinya.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;