Langsung ke konten utama

Cari Jelajahi API Hubungkan AI

Beranda Jelajahi Cari Hubungkan AI API Tentang Pasal.id Tim Kami Kebijakan Editorial Kebijakan Privasi Ketentuan Layanan Penilaian Dampak Pelindungan Data Permintaan & Masukan

Ikuti Pasal.idX @PasalKita Instagram @pasaldotid

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

© 2026 Pasal.id. Platform Hukum Indonesia Terbuka

PERWALI Nomor 123 Tahun 2014 — Sistem Akuntansi… | Pasal.id

Beranda
Peraturan Walikota
PERWALI Nomor 123 Tahun 2014

PERWALI Nomor 123 Tahun 2014 — Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru

Perwako Nomor 123 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru

Berlaku

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam PERWALI Nomor 123 Tahun 2014 — Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru?

PERWALI Nomor 123 Tahun 2014 — Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru adalah Peraturan Walikota yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru.

Kapan PERWALI Nomor 123 Tahun 2014 — Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru disahkan?

PERWALI Nomor 123 Tahun 2014 — Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru disahkan pada tahun 2014.

Apa status hukum PERWALI Nomor 123 Tahun 2014 — Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini?

PERWALI Nomor 123 Tahun 2014 — Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini berstatus Berlaku.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Daftar Isi

BAB IVPELAPORAN KEUANGAN
- Pasal 10
- Pasal 11
BAB VPENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA
- Pasal 12
BAB VIKETENTUAN PERALIHAN
- Pasal 13
BAB VIIKETENTUAN PENUTUP
- Pasal 14

BAB IV

PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 10

(1) Laporan yang dihasilkan dari sistem akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi: a. Laporan akuntansi SKPD:

Pasal 11

BAB V

PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA

Pasal 12

1. Penyajian Kembali (Restatement) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Kota Pekanbaru untuk pertama kali akan mengimplementasikan Kebijakan Akuntansi dari semula basis kas menuju akrual penuh. 2. Akun-akun yang perlu disajikan kembali (Restatement) antara lain akun: Piutang, Beban Dibayar Dimuka, Persediaan, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan, Aset Tetap Tidak Berwujud, Hutang Bunga, Pendapatan Diterima Dimuka dan Ekuitas.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) BPKAD memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundangundangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis, serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Walikota ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Status

Berlaku

Detail Peraturan

Pemrakarsa: JDIH Pemerintah Kota Pekanbaru

Sumber

Tidak menemukan yang Anda cari?

Ajukan permintaan agar kami menambahkannya.

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Laporan keuangan interim entitas akuntansi SKPD, PPKD, Konsolidator dan BUD disampaikan paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir kepada Walikota melalui PPKD; b. Laporan keuangan interim entitas pelaporan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir kepada Walikota; c. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan oleh SKPD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan kepada Walikota melalui PPKD; d. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan kepada DPRD; e. Laporan Keuangan Tahunan SKPD disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Walikota melalui PPKD; f. Laporan Keuangan Tahunan PPKD dan Konsolidasian yang disusun PPKD disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Walikota; g. Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK.

Provenance & Sumber

Verifikasi
Sumber Data: JDIH
PDF Asli: Lihat PDF
Halaman Sumber: Lihat halaman sumber

Peraturan Lainnya

Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2025 Tentang PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2024 Tentang PERUBAHAN ATAS PERWA NO 90 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU v
Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2024 Tentang PELAKSANAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2024 Tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH (2024)
Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2024 Tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2024 Tentang PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH