Langsung ke konten utama

Cari Jelajahi API Hubungkan AI

Beranda Jelajahi Cari Hubungkan AI API Tentang Pasal.id Tim Kami Kebijakan Editorial Kebijakan Privasi Ketentuan Layanan Penilaian Dampak Pelindungan Data Permintaan & Masukan

Ikuti Pasal.idX @PasalKita Instagram @pasaldotid

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

© 2026 Pasal.id. Platform Hukum Indonesia Terbuka

PERWALI Nomor 114 Tahun 2014 — Revisi Rencana P… | Pasal.id

Beranda
Peraturan Walikota
PERWALI Nomor 114 Tahun 2014

PERWALI Nomor 114 Tahun 2014 — Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017

Perwako Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017

Berlaku

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam PERWALI Nomor 114 Tahun 2014 — Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017?

PERWALI Nomor 114 Tahun 2014 — Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 adalah Peraturan Walikota yang mengatur tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017.

Kapan PERWALI Nomor 114 Tahun 2014 — Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 disahkan?

PERWALI Nomor 114 Tahun 2014 — Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 disahkan pada tahun 2014.

Apa status hukum PERWALI Nomor 114 Tahun 2014 — Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 saat ini?

PERWALI Nomor 114 Tahun 2014 — Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 saat ini berstatus Berlaku.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Daftar Isi

BAB IKETENTUAN UMUM
- Pasal 1
BAB IIRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
- Pasal 2
- Pasal 3
BAB VKETENTUAN PENUTUP
- Pasal 8

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Pasal 2

(1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional.

(2) RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Status

Berlaku

Detail Peraturan

Pemrakarsa: JDIH Pemerintah Kota Pekanbaru

Sumber

Tidak menemukan yang Anda cari?

Ajukan permintaan agar kami menambahkannya.

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.
5. Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah 2012-2017, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
11. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
12. Satuan Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis dan Dinas Daerah yang ada di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru.
13. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.

(3) Dokumen RPJMD sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan RPJMD hail revisi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

(1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dengan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dan mendorong partisipasi masyarakat.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD setiap tahun.

Provenance & Sumber

Verifikasi
Sumber Data: JDIH
PDF Asli: Lihat PDF
Halaman Sumber: Lihat halaman sumber

Peraturan Lainnya

Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2025 Tentang PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2024 Tentang PERUBAHAN ATAS PERWA NO 90 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU v
Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2024 Tentang PELAKSANAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2024 Tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH (2024)
Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2024 Tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2024 Tentang PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH