PERWALI Nomor 101 Tahun 2014 — Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Melaksanakan Fungsi Perencanaan Dan Koordinasi Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru

(1) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk SKPD yang mempunyai tugas fungsi Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Daerah.

(2) Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk SKPD fungsi Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Daerah, yang melaksanakan fungsi dan peran sebagai berikut: a. menyiapkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah; b. menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah; c. menyusun Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah; d. menyiapkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah sebagai penjabaran Visi, Misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah; e. menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD; f. menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah; g. menyusun Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah; h. menyiapkan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari RPJM Daerah; i. mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan Renja SKPD; j. menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan Musrenbang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); k. menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan hasil Musrenbang; l. menghimpun dan menganalisis hasil pemantau pelaksanaan pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); m. menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD; n. melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan capaian Rencana Pembangunan Daerah; o. melaksanakan Pengendalian Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru; dan p. memfasilitasi penyusunan kebijakan pembangunan di Kota Pekanbaru.

(1) Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah merupakan pemberian tambahan penghasilan selain yang diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja.

(2) Tambahan Penghasilan yang diberikan setiap bulan masing-masing Pegwai Negeri Sipil didasarkan pada penilaian dari tingkat kehadiran

(3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. ketepatan waktu tiba ditempat tugas / kantor; b. ketepatan waktu pulang dari tempat tugas / kantor; c. keberadaan di tempat tugas / kantor selama jam kerja; dan d. keberadaan di tempat tugas / kantor diluar jam kerja;