Langsung ke konten utama

Cari Jelajahi API Hubungkan AI

Beranda Jelajahi Cari Hubungkan AI API Tentang Pasal.id Tim Kami Kebijakan Editorial Kebijakan Privasi Ketentuan Layanan Penilaian Dampak Pelindungan Data Permintaan & Masukan

Ikuti Pasal.idX @PasalKita Instagram @pasaldotid

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

© 2026 Pasal.id. Platform Hukum Indonesia Terbuka

PERWALI Nomor 08 Tahun 2014 — Tunjangan Perumah… | Pasal.id

Beranda
Peraturan Walikota
PERWALI Nomor 08 Tahun 2014

PERWALI Nomor 08 Tahun 2014 — Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014

Perwako Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014

Berlaku

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam PERWALI Nomor 08 Tahun 2014 — Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014?

PERWALI Nomor 08 Tahun 2014 — Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014 adalah Peraturan Walikota yang mengatur tentang Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014.

Kapan PERWALI Nomor 08 Tahun 2014 — Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014 disahkan?

PERWALI Nomor 08 Tahun 2014 — Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014 disahkan pada tahun 2014.

Apa status hukum PERWALI Nomor 08 Tahun 2014 — Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014 saat ini?

PERWALI Nomor 08 Tahun 2014 — Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014 saat ini berstatus Berlaku.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Daftar Isi

BAB IKETENTUAN UMUM
- Pasal 1
BAB IITUNJANGAN PERUMAHAN
BAB IIIKETENTUAN PENUTUP
- Pasal 6

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

(1) Tunjangan Perumahan diberikan kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru sesuai dengan kedudukannya.

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Status

Berlaku

Detail Peraturan

Pemrakarsa: JDIH Pemerintah Kota Pekanbaru

Sumber

Tidak menemukan yang Anda cari?

Ajukan permintaan agar kami menambahkannya.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;

3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;

4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;

6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rancangan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah disetujui DPRD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

8. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;

9. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;

10. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya;

(3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

(4) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014.

Pasal 3

Prosedur pembayaran dan pertanggungjawaban tunjangan perumahan dimaksud dalam Pasal (2), mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Provenance & Sumber

Verifikasi
Sumber Data: JDIH
PDF Asli: Lihat PDF
Halaman Sumber: Lihat halaman sumber

Peraturan Lainnya

Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2025 Tentang PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2024 Tentang PERUBAHAN ATAS PERWA NO 90 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU v
Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2024 Tentang PELAKSANAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2024 Tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH (2024)
Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2024 Tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2024 Tentang PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH