PERWALI Nomor 06 Tahun 2014 — Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

(1) Penangan uji materiil undang-undang dan/atau sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, di lakukan di Mahkamah Konstitusi.

(2) Penanganan Uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan di Mahkamah Agung.

(3) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan di tingkat: a. Pengadilan Negeri; c. Mahkamah Agung.

(4) Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan di tingkat: a. Pengadilan Negeri; b. Pengadilan Tinggi; dan c. Mahkamah Agung.

(5) Penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan di tingkat: a. Pengadilan Tata Usaha Negara; b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan c. Mahkamah Agung.

(6) Penangan perkara di Pengadilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f antara lain di Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Arbitrase, Pajak, Hubungan Industrial dan lembaga-lebaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.

(1) Dalam penanganan Uji Materiil Undang-Undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan Penyelesaian hasil pemilihan umum, Bagian Hukum melakukan antara lain: a. kajian/telaah hukum terhadap objek permohonan uji materiil dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara; b. menerima surat kuasa khusus dari Walikota; c. penyiapan keterangan pemerintah daerah dan bukti tertulis; d. penyiapan saksi dan/atau ahli pada persidangan; e. penyiapan kesimpulan; dan f. sidang di Mahkamah Konstitusi.

(2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan SKPD terkait, Kementerian/ Lembaga, pemerintah provinsi/pemerintah daerah lainnya.

(1) Bagian Hukum dalam penanganan permohonan hakuji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b antara lain melakukan kegiatan: a. kajian/telaah dan pertimbangan hukum terhadap objek permohonan; b. penyiapan Surat Kuasa; dan c. penyiapan jawaban dan bukti.

(2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan SKPD terkait, Kementerian/ Lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan instansi terkait lainnya. Paragraf Ketiga Perkara Perdata

(1) Bagian Hukum dapat melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Walikota/Wakil Walikota dan CPNS/PNS Pemerintah Kota Pekanbaru.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan SKPD terkait, Biro Hukum Provinsi dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

(3) Penggunaan jasa advokat dalam penanganan perkara pidana tidak dapat dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.

(2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.

(3) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan bentuk penjelasan hukum oleh Bagian Hukum kepada pengunjuk rasa.

(4) Penanganan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dilaksanakan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau SKPD terkait. Paragraf Kesatu Pengaduan Hukum

(1) Penangan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada Walikota terkait penyelenggaraan pemerintah daerah, dilakukan oleh Bagian Hukum.

(2) Penanganan pengaduan hukum oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum; b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada pimpinan SKPD terkait yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

(3) Bagian Hukum dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan SKPD terkait.

(4) Bagian Hukum dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi dan / atau Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

(1) Penanganan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan oleh Bagian Hukum.

(2) Bagian Hukum dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan SKPD terkait. Paragraf Ketiga Penanganan Unjuk Rasa.

(1) Untuk memperlancar tugas-tugas Tim Advokasi dan Penanganan Perkara Hukum, dapat dibentuk Sekretariat Tim Advokasi dan Penanganan Perkara Hukum.

(2) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum, bertindak selaku Koordinator Sekretariat Tim Advokasi dan Penanganan Perkara Hukum.

(1) Tim Advokasi dan Penanganan Perkara Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mempunyai tugas sebagai berikut: a. Melakukan pendampingan hukum terhadap setiap CPNS dan/atau PNS yang dimintai keterangannya oleh aparat penegak hukum dalam rangka penyelidikan dan atau penyidikan di setiap tingkatan atas dasar perintah pimpinan; b. Melakukan pemantauan terhadap proses persidangan suatu perkara Pidana yang melibatkan Walikota / Wakil Walikota dan PNS; c. Menerima kuasa dan/atau Surat Perintah Tugas dari Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan SKPD lainnya, untuk bertindak atas nama dan guna kepentingan pemberi kuasa untuk melakukan upaya-upaya hukum dalam rangka penanganan/penyelesaian perkara Perdata dan/atau Tata Usaha Negara dan/atau perkara pada lembaga peradilan lainnya, termasuk hak uji materil dan sengketa antar lembaga negara; d. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Menyampaikan laporan mengenai perkembangan perkara yang ditanganinya baik secara lisan maupun secara tertulis, sesuai dengan tingkat keperluan dan kerahasiaan perkara; dan f. Memberi pendapat hukum terhadap suatu perkara, berdasarkan perintah dan/atau permintaan Walikota, Wakil Walikota dan/atau pimpinan SKPD terkait.

(2) Guna melaksanakan tugasnya, Tim Advokasi dan Penanganan Perkara Hukum mempunyai wewenang untuk: a. Meminta keterangan dari pimpinan SKPD, PNS dan/atau CPNS yang bersangkutan dengan perkara, guna memperoleh informasi yang sebenarnya; b. Meminta salinan surat, dokumen dan atau bukti-bukti lain yang dimiliki oleh SKPD, PNS dan/atau CPNS dalam rangka penanganan perkara pidana, perdata dan/atau tata usaha Negara dan/atau perkara pada lembaga peradilan lainnya.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Tim Advokasi dan Penanganan Perkara Hukum bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.