PERWALI Nomor 36 Tahun 2014 — Perubahan Atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran

Peraturan Walikota Mataram Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran

Berlaku

Pengundangan: 21 April 2016

PERWALI Nomor 36 Tahun 2014 — Perubahan Atas Pe… | Pasal.id

PERWALI Nomor 36 Tahun 2014 — Perubahan Atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran

Berlaku

Pengundangan: 21 April 2016

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 8 TAHUN 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 TAHUN 2011 tentang Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

Angka 1

Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran yang disediakan oleh restoran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

(3) Bendahara pengeluaran dapat membantu proses pemungutan pajak restoran dengan memberikan data penggunaan APBD/APBN dalam hal belanja makan dan minum.

Angka 2

Ketentuan Pasal 20 dihapus.

Angka 3

Ketentuan Pasal 28 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan Pajak kepada Kepala Dinas yang terdiri atas pokok pajak dan/atau sanksi administrasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ketetapan diterima.

(2) Permohonan pengurangan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, fotocopy surat ketetapan pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.

(3) Atas permohonan pengurangan pajak, Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasilnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan.

(4) Berdasarkan telaahan uraian pertimbangan dari Pejabat yang ditunjuk, Kepala Dinas menetapkan Keputusan penolakan, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Pajak.

(5) Permohonan pengajuan pengurangan pajak tersebut tidak menunda kewajiban membayar pajak terutang.

(6) Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), atas nama Walikota, Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan 50% (lima puluh persen) untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, agama dan untuk alasan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan, dapat diberikan pengurangan 25% (dua puluh lima persen).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

PERWALI Nomor 36 Tahun 2014 — Perubahan Atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran

PERWALI Nomor 36 Tahun 2014 — Perubahan Atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Angka 2

Angka 3

Pasal 28

Pasal II

Pertanyaan umum

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Angka 2

Angka 3

Pasal 28

Pasal II

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya