PERWALI Nomor 53 Tahun 2014 — Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu

Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah; d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; e. Bidang Sumber Daya Aparatur; f. Bidang Perlindungan Masyarakat; g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas memberi pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan kegiatan Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja; b. penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja; c. perencanaan urusan kepegawaian yang meliputi penyusunan kenaikan pangkat, usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, proses pengangkatan dalam jabatan, memproses kepangkatan calon pegawai, pengurusan sasaran kinerja pegawai, pengurusan Kartu Istri dan Kartu Suami, Kartu Pegawai, cuti dan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan untuk tiap akhir tahun; d. pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; e. pengaturan pelaksanaan urusan perlengkapan yang meliputi pengadaan, penyaluran, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan; f. pengaturan pelaksanaan urusan keuangan yang meliputi tata usaha keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan; g. pengaturan pelaksanaan urusan umum yang meliputi tugas keprotokolan, keamanan, ketertiban, penggandaan/pencetakan, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas dan kebersihan lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; h. penyusunan kegiatan organisasi dan ketatalaksanaan; i. penyiapan bahan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait; j. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas; dan.

Sekretariat terdiri dari: a. Sub Bagian Penyusunan Program, b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan c. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas: a. menyusun rencana program dan kegiatan subbag program dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan aturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar; b. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar hasil kerja bawahan lebih optimal; c. mempelajari perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; d. menyusun rencana kegiatan bulanan, triwulan, dan tahunan serta usulan perubahan dan penyesuaian anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar lebih terarah dan terukur; e. menyusun kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menetapkan kebijakan operasional dalam pelaksanaan penyusunan program dan anggaran; f. melaksanakan pengolahan data, evaluasi dan penyusunan laporan bulanan, triwulan, tahunan, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja; g. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar; dan h. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas subbag penyusunan program sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar; b. menghimpun dan mempelajari perundang-undangan yang berlaku sesuai bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; c. mengelola ketatausahaan naskah dinas meliputi penerimaan, pendistribusian, ekspedisi, pengadministrasian, pengarsipan surat masuk dan keluar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menunjang tertib administrasi; d. mengelola urusan rumah tangga Satuan Polisi Pamong Praja meliputi keprotokolan, dokumentasi, kebersihan, ketertiban, kenyamanan tata ruang Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan urusan rumah tangga berjalan baik; e. mengelola data/informasi/statistik yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan kegiatan; f. mengelola urusan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi: 1. melaksanakan penatausahaan administrasi pegawai; 2. mengusulkan pengangkatan pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, sumpah pegawai, ujian dinas, promosi, mutasi, penghargaan, pemberhentian dan pensiunan; 3. mengusulkan pembuatan Kartu TASPEN/Kartu Pegawai, Kartu Istri dan Kartu Suami; 4. membuat Daftar Urut Kepangkatan dan Sasaran Kinerja Pegawai sesuai ketentuan yang berlaku agar urusan kepegawaian berjalan lancar; 5. mengolah daftar hadir pegawai sesuai ketentuan untuk melihat tingkat kehadiran dan disiplin pegawai; g. menyiapkan penyelenggaraan pengadaan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; h. menyimpan barang di tempat tertentu menurut berat, ukuran jenis, sifat, serta frekuensi penggunaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga dari kerusakan; i. melakukan penatusahaan setiap keluar masuk barang sesuai ketentuan yang berlaku untuk mengontrol jumlah barang yang masuk maupun keluar; j. melakukan pemeliharaan dan perawatan barang inventaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar barang tetap berfungsi dengan baik; k. melakukan penelitian secara fisik terhadap status barang inventaris sesuai ketentuan untuk melihat kelayakan barang; l. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar; dan m. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Subbag Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas: a. menyusun rencana program dan kegiatan subbag Keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar; b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; c. melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pengelolaan keuangan berjalan tertib dan lancar; d. melakukan pengelolaan gaji, tunjangan, uang lembur, dan taspen pegawai sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran penerima gaji, tunjangan, uang lembur, dan taspen pegawai; e. melakukan penghitungan, penagihan, penyetoran PPn/PPh sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat dilaksanakan tepat pada waktunya; f. melayani pemeriksaan keuangan oleh aparat pengawas fungsional sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar; g. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar; h. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Subbag Keuangan dan perlengkapan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas menegakkan peraturan perundang-undangan daerah meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah; b. penghimpunan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya; c. pelaksanaan kegiatan pengawasan, pembinaan dan penyuluhan penegakan Peraturan perundang-undangan daerah; d. pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan serta pengembangan teknis pengumpulan informasi dini terkait hal-hal yang diduga dapat mengganggu ketentraman dan/atau menghambat penyelenggaraan kebijakan daerah; e. penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait; dan f. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas di Bidang Penegak Perundang-undangan Daerah.

Bidang Penegak Perundang-Undangan Daerah terdiri dari: a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas: a. menyusun rencana, program dan kegiatan seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan berdasarkan aturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah; b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; c. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dan Badan Hukum lainnya terkait masalah perundang-undangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan pemahaman masyarakat; d. melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk menegakkan peraturan perundang-undangan daerah e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku untuk melihat tingkat perkembangan pelaksanaan tugas; f. menyiapkan bahan koordinasi dengan intern dan antar unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja serta instansi terkait dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; dan g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas: a. menyusun rencana, program dan kegiatan seksi Penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan aturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah; b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; c. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perundang-undangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk menegakkan perundang-undangan daerah; d. melaksanakan fungsi intelijen dan mengembangkan teknis pengumpulan informasi dini terkait hal-hal yang diduga dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban dan atau menghambat penyelenggaraan kebijakan daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk kesiapsiagaan dini dalam menjaga ketentraman dan ketertiban; e. menyusun bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar; dan f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.

Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, operasi dan pengendalian serta menjalin kerjasama dengan aparat terkait dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat; b. penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang ketentraman umum dan ketertiban masyarakat; c. pelaksanaan operasi dan pengendalian penegakan peraturan perundang-undangan daerah; d. pelaksanaan kerjasama terkait bidang tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan intern dan unit kerja/instansi terkait; e. penyiapan bahan koordinasi dengan Instansi terkait; dan f. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas.

Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat terdiri dari: a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan b. Seksi Kerjasama.

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas: a. menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian berdasarkan aturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar; b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; c. melaksanakan tugas kegiatan operasi dan pengendalian sesuai ketentuan yang berlaku untuk menegakkan peraturan daerah; d. melakukan kegiatan khusus seperti penertiban wanita tuna susila, tempat prostitusi, gelandangan dan pengemis, waria, perjudian, minuman keras, dan penyakit masyarakat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan ketentraman dan keamanan; e. melakukan penertiban terhadap lampu penerangan reklame, pemakaian sarana umum dan tempat usaha sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan ketertiban umum; f. melaksanakan prosedur pelayanan pengamanan kepala daerah dan tamu daerah serta melakukan pengawalan sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan kepala daerah dan tamu daerah; g. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan ketentuanyang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar; dan h. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.

Seksi Kerjasama mempunyai tugas: a. menyusun rencana, program dan kegiatan seksi kerjasama agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar; b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; c. melaksanakan kerjasama terkait bidang tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan intern dan unit kerja/instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; d. menyusun bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar; dan e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Bidang Perlindungan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat; b. penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Bidang Perlindungan Masyarakat; c. penyiapan bahan rumusan kebijakan terhadap ancaman ketentraman masyarakat, ekonomi, sosial dan budaya; d. penyiapan bahan rumusan kebijakan pemerintah terhadap penanganan konflik yang timbul akibat bencana; e. penyiapan bahan rumusan kebijakan peningkatan sumber daya manusia dalam perlindungan masyarakat; f. penyiapan bahan rumusan dan pengendalian ketahanan masyarakat di daerah terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan Dinas/Instansi terkait; dan h. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas.

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari: a. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan b. Seksi Kesatuan Perlindungan Masyarakat.

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas: a. menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakat agar pelaksanaan tugas lebih terarah dan bejalan lancar; b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; c. melaksanakan pendataan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai dasar dan kelancaran pelaksanaan kegiatan; d. menghimpun dan menganalisa data yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan perlindungan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan pembinaan; e. menyiapkan konsep metode pelatihan bagi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pelatihan lebih optimal; f. menyiapkan konsep kebijakan pemberdayaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat sesuai ketentuan ketentuan yang berlaku untuk dasar pelaksanaan pemberdayaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat; g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan perlindungan masyarakat sesuai ketentuan ketentuan yang berlaku untuk melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan; h. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar; dan i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.

Seksi Kesatuan Perlindungan Masyarakat meliputi: a. menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Kesatuan Perlindungan Masyarakat berdasarkan aturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; c. menghimpun, menganalisa, dan menyiapkan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat; d. menyiapkan konsep kebijakan pemberdayaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk dasar pelaksanaan pemberdayaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat; e. menyiapkan konsep metode pelatihan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pelatihan lebih optimal; f. menyusun bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan ketentuan agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar; g. melakukan pengorganisasian dan pemberdayaan kesatuan perlindungan masyarakat; h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat; dan i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.

Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas menyelenggarakan upaya-upaya terkait pengembangan profesionalisme personil Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Sumber Daya Aparatur; b. penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang Sumber Daya Aparatur; c. pelaksanaan pembinaan jasmani, rohani, dan mental, pendidikan dan ketrampilan personil Satuan Polisi Pamong Praja; d. pelaksanaan pemeriksaan berkala meliputi kesehatan dan kemampuan jasmani anggota; e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan anggota Satuan Polisi Pamong Praja; f. pelaksanaan pengujian secara berkala terhadap kemampuan hasil pendidikan dan keterampilan anggota; g. pelaksanaan koordinasi dengan Intern unit dan dinas/instansi terkait; dan h. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas.

Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari: a. Seksi Pelatihan Dasar; dan b. Seksi Teknis Fungsional.

Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas: a. menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Pelatihan Dasar berdasarkan aturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar; b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; c. melakukan pembinaan jasmani, rohani dan mental anggota Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuanyang berlaku untuk meningkatkan kualitas dan ketangguhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja; d. melakukan pemeriksaan berkala meliputi kesehatan dan kemampuan jasmani sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga kesehatan anggota Satuan Polisi Pamong Praja; e. melakukan kegiatan peningkatan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja; f. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar; dan g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan Dasar sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.

Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas: a. menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Teknis Fungsional agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar; b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; c. menyusun rumusan kebijakan fasilitas dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; d. merumuskan sasaran program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka penegakan peratuan daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sesuai ketentuan yang berlaku agar tepat sasaran; e. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai ketentuan agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar; dan f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Teknis Fungsional sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.

Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Apabila seorang pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk satu orang pejabat satu tingkat lebih rendah dibawahnya, yang bertindak untuk dan atas nama pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan.