PERWALI Nomor 40 Tahun 2014 — Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(1) Besaran insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak tahun anggaran berkenaan.

(2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

(1) Besaran insentif yang diterima oleh masing-masing pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihitung berdasarkan persentase tertentu dari besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: Prosentase No. Jabatan/Penerima Insentif Insentif a. Walikota; 8% b. Wakil Walikota; 7% c. Sekretaris Daerah; 6% d. Kepala Dinas PPKA; 6% e. Sekretaris Dinas PPKA; 1% f. Kepala Bidang Pendapatan II; 4,5% g. Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan; 1% h. Kepala Bidang Anggaran; 1% i. Kepala Sub Bagian Keuangan; 0,5% j. Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi; 3,5% k. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi; 3,5% l. Kepala Seksi Penagihan PBB dan BPHTB; 3,5% m. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan; 0,5% n. Kepala Seksi Perbendaharaan; 0,5% o. Kepala Seksi Kas Daerah; 0,5% p. Kepala Seksi Penyusunan Anggaran; 0,5% q. Kepala Seksi Evaluasi Administrasi Anggaran; 0,5% r. Staf Bidang Pendapatan II; 22% s. Camat, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan, Lurah, Kepala Seksi 30% Pemerintahan Kelurahan dan 1 (satu) orang staf masing-masing Kelurahan.

(3) Penerima dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.