PERWALI Nomor 38 Tahun 2014 — Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah: 1. Piutang Pajak yang tercantum dalam: a. SPPT; b. SKPD; c. STPD; d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. 2. Piutang Pajak bagi Wajib Pajak Pribadi yang menurut data tunggakan Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi apabila: a. wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris serta ahli waris tidak dapat ditemukan; b. wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; c. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau d. Sebab-sebab lain berdasarkan hasil penelitian; seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya. 3. Piutang pajak bagi Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena: a. wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan; b. wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi; c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa; d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau e. sebab lain sesuai hasil penelitian.