PERWALI Nomor 13 Tahun 2014 — Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar

(4) SKRD ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

(5) Ketentuan mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen yang dipersamakan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(3) Wajib Retribusi yang mengalami kerugian harus dapat dibuktikan secara sah.

(4) Untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.

(5) Kepala Dinas menetapkan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran Retribusi atas pertimbangan Kepala UPTD Pasar.

(6) Angsuran pembayaran retribusi terutang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

(7) Penundaan pembayaran retribusi terutang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan menyebutkan sekurangnya: a. Nama dan alamat Wajib Retribusi; b. Lokasi yang ditempati c. Besarnya kelebihan pembayaran retribusi; d. Alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan pejabat pada Dinas yang tugas dan fungsinya menangani urusan Retribusi untuk meneliti dan memeriksa data terkait permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas disertai dengan analisa dan pertimbangan.

(5) Berdasarkan hasil analisa dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas menerbitkan SKRDLB.

(6) Penerbitan SKRDLB dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.

(7) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(8) Ketentuan mengenai bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(3) Berdasarkan permohonan Kepala Dinas, Walikota menetapkan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

(2) Mekanisme pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SKRD; b. Kepala Dinas memerintahkan pejabat pada Dinas yang tugas dan fungsinya menangani urusan Retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a. c. Berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang dapat diterima atau ditolak; d. Hasil analisa dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan kepada Walikota untuk selanjutnya diterbitkan surat Keputusan tentang diterima atau ditolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

(3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung diterimanya permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi tidak ada jawaban dari Walikota, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.