PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1972 tentang KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TRANSMIGRASI

PERPRES Nomor 3 Tahun 1972

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan : a. Transmigrasi adalah pemindahan dan/atau kepindahan penduduk dari satu daerah untuk menetap ke daerah lain yang ditetapkan di dalam wilayah guna kepentingan Pembangunan Negara atau atas alasan-alasan yang dipandang perlu oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan- ketentuan sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG ini : b. Transmigran ialah setiap warga negara Republik INDONESIA, yang secara sukarela dipindahkan atau pindah menurut pengertian sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a Pasal ini; c. Daerah Transmigrasi adalah daerah yang ditetapkan untuk penempatan transmigran ; d. Daerah Asal adalah daerah yang ditetapkan darimana calon transmigran dipindahkan atau berpindah ; e. Proyek Transmigrasi adalah keseluruhan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi. f. Menteri ialah Menteri yang diserahi urusan penyelenggaraan transmigrasi.

BAB VI

DAERAH ASAL DAN DAERAH TRANSMIGRASI

Pasal 10

Koreksi

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Sosial, Ekonomi dan Pertahanan-Keamanan serta atas usul Menteri, Daerah yang dipandang perlu dipindahkan penduduknya, dapat ditetapkan sebagai Daerah Asal dengan Keputusan PRESIDEN.

Pasal 11

Koreksi

(1) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Sosial, Ekonomi dan Pertahanan-Keamanan, serta atas usul Menteri, Daerah yang dipandang perlu dan tepat untuk penempatan Transmigran, dapat ditetapkan sebagai Daerah Transmigrasi dengan Keputusan PRESIDEN. (2) Daerah Transmigrasi tersebut dalam ayat (1) Pasal ini harus dibebaskan dari segala hak-hak yang ada di atasnya, oleh Menteri yang diserahi urusan agraria dan selanjutnya memberikan hak pengelolaan atas tanah tersebut kepada Menteri. (3) Akibat pembebasan hak atas tanah tersebut pada ayat (2) Pasal ini, kepada yang berhak dapat diberikan ganti-rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 12 …

Pasal 12

(1) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 tahun terhitung sejak tanggal penetapannya, daerah tersebut pada ayat (1) Pasal 11 UNDANG-UNDANG ini harus sudah dibuka untuk penempatan transmigran atau keperluan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan transmigrasi. (2) Apabila sesuatu Daerah Transmigrasi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan pada ayat (1) Pasal ini tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, maka status Daerah Transmigrasi kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Pasal 13

Kepada penduduk setempat diberikan kesempatan untuk dengan sukarela berpisah ke Daerah Transmigrasi dan pada prinsipnya diperlakukan sebagai transmigran.

Pasal 14

Pembinaan dan pengembangan masyarakat Daerah Transmigrasi diselaraskan dengan Pola Pembangunan Masyarakat Desa : a. Di bidang ekonomi dijuruskan ke arah tercapainya tingkatan swa-sembada berdasarkan azas-azas perkoperasian ; b. Di bidang sosial budaya dijuruskan ke arah tercapainya asimilasi dan integrasi yang menyeluruh. c. Di bidang mental spiritual dijuruskan ke arah pembinaan manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 15 …

Pasal 15

(1) Dengan memperhatikan faktor-faktor sosial, ekonomi masyarakat Daerah Transmigrasi dan memperhatikan pula pertimbangan-pertimbangan Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan, dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak saat penempatan, Menteri menyerahkan pengurusan seluruh atau sebagian Proyek Transmigrasi kepada Menteri Dalam Negeri. (2) Sejak penyerahan Proyek Transmigrasi tersebut ayat (1), Pasal ini status transmigran dan Proyek Transmigrasi hapus.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1972 tentang KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TRANSMIGRASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

Pasal 27