PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA RI

PERPRES Nomor 9 Tahun 2005

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

BENTUK KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 1

Kementerian Negara Republik INDONESIA terdiri dari : a. Kementerian Koordinator; b. Kementerian yang berbentuk Departemen, yang selanjutnya disebut Departemen; c. Kementerian Negara.

BAB II

KEMENTERIAN KOORDINATOR

Pasal 2

BAB III

DEPARTEMEN

Pasal 25

Koreksi

(1) Departemen adalah unsur pelaksana Pemerintah. (2) Departemen dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Pasal 26

Koreksi

Departemen mempunyai tugas membantu PRESIDEN dalam menyeleng- garakan sebagian tugas pemerintahan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Departemen menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidangnya; b. pelaksanaan ... b. pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya; c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; d. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada PRESIDEN.

Pasal 28

Departemen terdiri dari : 1. Departemen Dalam Negeri; 2. Departemen Luar Negeri; 3. Departemen Pertahanan; 4. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Departemen Keuangan; 6. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; 7. Departemen Perindustrian; 8. Departemen Perdagangan; 9. Departemen Pertanian; 10. Departemen Kehutanan; 11. Departemen Perhubungan; 12. Departemen Kelautan dan Perikanan; 13. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 14. Departemen Pekerjaan Umum; 15. Departemen Kesehatan; 16. Departemen Pendidikan Nasional; 17. Departemen Sosial; 18. Departemen Agama; 19. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata; 20. Departemen Komunikasi dan Informatika. Bagian …

Pasal 29

Departemen Dalam Negeri mempunyai tugas membantu PRESIDEN dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Departemen Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dalam negeri; b. pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya; c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; d. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada PRESIDEN.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA RI

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Keenam

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketujuh

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kedelapan

Pasal 24

BAB III

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kedua

Pasal 29

Pasal 30

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan

BAB Kesembilan

BAB Kesepuluh

BAB Kesebelas

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB Keenam