PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1959 tentang KENAIKAN GAJI POKOK MENURUT P.G.M. 1956 SERTA PERUBAHAN BEBERAPA JENIS TUNJANGAN BAGI ANGGOTA TENTARA DAN PENGHAPUSAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN C.Q. HAK KESEJAHTERAAN KEPADA TENAGA AHLI KESEHATAN DIDALAM LINGKUNGAN ANGKATAN PERANG DAN PEMBERIAN TAMBA

PERPRES Nomor 9 Tahun 1959

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Angka-angka gaji pokok menurut golongan-golongan gaji "P.G.M.-1956" Yang berlaku, sebagaimana ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH No. 26 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 68), diubah menjadi angka-angka gaji pokok yang tersebut dalam lampiran No. 1, 2, 3 dan 4 peraturan ini, untuk golongan gaji masing-masing terletak segaris dengan angka-angka gaji pokok menurut PERATURAN PEMERINTAH tersebut diatas,

Pasal 2

Pasal 7

Koreksi

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1959. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Nopember 1959 PRESIDEN Republik INDONESIA, SOEKARNO Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1959 Menteri Muda Kehakiman, SAHARDJO PENJELASAN PERATURAN PRESIDEN No. 9 TAHUN 1959 tentang KENAIKAN GAJI POKOK MENURUT P.G.M.-1956 SERTA PERUBAHAN BEBERAPA JENIS TUNJANGAN BAGI ANGGOTA TENTARA DAN PENGHAPUSAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN c.q. HAK KESEJAHTERAAN KEPADA TENAGA AHLI KESEHATAN DIDALAM LINGKUNGAN ANGKATAN PERANG DAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BEKAS ANGGOTA TENTARA DAN JANDA DAN/ATAU ANAK YATIM-PIATUNYA YANG MENERIMA PENSIUN DAN/ATAU TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN. 1. PENJELASAN UMUM Dalam rangka usaha Pemerintah untuk memperbaiki nasib anggota Angkatan Perang dalam batas kemungkinan keuangan Negara, maka Pemerintah memilik jalan mengadakan beberapa perbaikan dalam peraturan gaji militer dan beberapa aturan yang bersangkutan dengan peraturan gaji itu seperti termuat dalam ketentuan-ketentuan didalam Peraturan PRESIDEN ini. Dengan perbaikan dan perubahan yang diadakan dalam peraturan gaji militer, maka dipandang tidak perlu lagi melangsungkan berlakunya PERATURAN PEMERINTAH No.31 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 62) tentang pemberian tambahan penghasilan c.q. hak kesejahteraan kepada para tenaga ahli kesehatan didalam lingkungan Angkatan Perang. Pencabutan Peraturan Pemerntah tersebut ditetapkan dalam pasal 4. Dalam rangka usaha Pemerintah ini dianggap perlu juga untuk memperbaiki nasib bekas anggota Angkatan Perang dan para janda dan yatim/piatu dalam batas kemungkinan keuangan Negara, maka Pemerintah memilik jalan untuk mengadakan perbaikan penghasilan kepada para penerima pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun seperti termuat dalam ketenuan Peraturan PRESIDEN ini. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7