Koreksi Pasal 7

(1) Penetapan kelas jabatan dari para pemangku jabatan di lingkungan Kepolisian Negara ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA sesuai dengan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan dari para pemangku jabatan di lingkungan Kepolisian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelas jabatan ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA setelah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (3) Dalam hal persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan berakibat terhadap perubahan anggaran, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.