Koreksi Pasal 9

(1) Pada saat Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku, seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal wajib melaksanakan agenda reformasi birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.