Koreksi Pasal 20

(1) Dewan Pengarah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Badan Pengembangan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada PRESIDEN. (2) Badan Pelaksana menyusun laporan pertanggungjawaban paling kurang memuat laporan kinerja termasuk pelaksanaan pengembangan Kawasan dan Infrastruktur Selat Sunda, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. (3) Badan Pelaksana menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PRESIDEN melalui Dewan Pengarah. (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam bentuk laporan semesteran, tahunan dan laporan akhir atau sewaktu-waktu jika diperlukan. (5) Penyusunan laporan keuangan didasarkan pada standar akuntansi pemerintahan. (6) Apabila diperlukan, terhadap Badan Pelaksana dapat dilakukan audit keuangan oleh auditor independen.