Koreksi Pasal 8A

(1) Untuk meningkatkan keterjangkauan tarif Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat memberikan subsidi dan/atau bantuan sejenis dalam rangka penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/Public Services Obligation sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Subsidi dan/atau bantuan sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dalam bentuk Belanja Subsidi.