Koreksi Pasal 26

(1) Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang pendanaannya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dapat memberikan tambahan alokasi anggaran terhadap dana Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang dianggarkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari KPPIP. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tambahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.