Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2017 tentang HAK KEUANG...

Pasal 2

(1) Besarnya hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut: a. Kepala sebesar Rp 39.375.000,00 (tiga puluh sembiLan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); b. Sekretaris Badan Rp 3O.34S.OOO,OO (tiga puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiahh c. Deputi Rp 30.345.000,00 ltiga puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah); d. IGlompok lGrja setingi-tinginya Rp 18.045.000,00 (delapan belas juta empat puluh lima ribu rupiah); dan e. Kelompok Ahli setinggi-tingginya Rp 18.O45.000,00 (detapan belas juta empat puluh lima ribu rupiah). (2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli yang berasal dari pegawai Negeri Sipil, dibayarkan sebesar selisih antara hak keuangan sebagai Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut dengan penghasilan yang telah diterima sebagai pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

Pasal 4

Koreksi

Hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diberikan sejak Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut dilantik/diangkat. Pasal 5... PRESIOEN pasal 5 (l) Fasilitas lainnya bagi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Keq'a, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas. (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kepala Badan Restorasi Gambut diberikan biaya perjalanan dinas setingkat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama; b. Sekretaris Badan dan Deputi diberikan biaya pe{alanan dinas setingkat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; c. Kelompok Kerja diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya setingkat dengan Jabatan Pimpinan finggi pratama; dan d. Kelompok Ahli diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya setingkat dengan Jabatan ' Pimpinan Tinggi pratama. (3) Biaya perjalanan dinas seb"gaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pasal 6 Besaran hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kelompok Kerja dan Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan huruf e, dan pasal S ayat (2) huruf c dan huruf d ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Restorasi Gambut setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 7

Koreksi

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku diundangkan. pada tanggal Agar. . Agar sgtiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2OIz MENTERi HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. I,AOLY LEMBARAN NEGAM REPUBLIKINDONESI.ATAHUN 2OT7 NOMOR 162 Salinan sesuai dengan aslinya KEMEI'ITERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Deputi Bidang politik, Hukum, dan Deputi Bidang Hukum dan undangan,

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN FASILITAS I,,AINN"A BAGI KEPAI..A, SEKRETARISBADAN, DEPUTI, KELOMPOK KERJA, DAN KELOMPOKAHLIBADAN RESTORASI GAMBUT

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 7