Koreksi Pasal 9

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN DAFTAR NEGARA TERTENTU BEBAS VISA KUNJUNGAN NO. NEGARA TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI 1. Republik Rakyat Tiongkok 1. Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandar Udara: a. Soekarno Hatta, Tangerang; b. Ngurah Rai, Bali; c. Kualanamu, Medan; d. Juanda, Surabaya; dan e. Hang Nadim, Batam. 2. Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Pelabuhan Laut: a. Sri Bintan; b. Sekupang; c. Batam Center; dan d. Tanjung Uban. 2. Rusia 3. Korea Selatan 4. Jepang 5. Amerika Serikat 6. Kanada 7. Selandia Baru 8. Mexico 9. Inggris 10. Jerman 11. Perancis 12. Belanda 13. Italia 14. Spanyol 15. Swiss 16. Belgia 17. Swedia 18. Austria 19. Denmark 20. Norwegia 21. Finlandia 22. Polandia 23. Hungaria 24. Ceko 25. Qatar 26. Uni Emirat Arab 27. Kuwait 28. Bahrain 29. Oman 30. Afrika Selatan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN DAFTAR NEGARA TERTENTU DAN PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS DARI NEGARA TERTENTU BEBAS VISA KUNJUNGAN A. DAFTAR NEGARA TERTENTU NO. NEGARA TERTENTU 1. Thailand 2. Malaysia 3. Singapura 4. Brunei Darussalam 5. Phillipina 6. Chili 7. Maroko 8. Peru 9. Vietnam 10. Ekuador 11. Kamboja 12. Laos 13. Myanmar B. C. PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS DARI NEGARA TERTENTU NO PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS DARI NEGARA TERTENTU 1. Hongkong Special Administration Region (Hongkong SAR) 2. Macao Special Administration Region (Macao SAR) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO