Koreksi Pasal 35

(1) Dalam hal terdapat proyek yang dikeluarkan dari Proyek Strategis Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan mengenai Proyek Strategis Nasional, maka: a. pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah selanjutnya dilakukan oleh Menteri/Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. dalam hal Pengadaan Tanah menggunakan dana Badan Usaha terlebih dahulu, Menteri melakukan pengembalian dana termasuk biaya dana (cost of fund) Badan Usaha yang dibayarkan untuk Ganti Kerugian sampai dengan tanggal ditetapkannya Peraturan PRESIDEN yang menghapus Proyek Strategis Nasional tersebut; c. dalam hal terdapat sisa alokasi anggaran Pengadaan Tanah, Menteri mengalokasikan sisa alokasi anggaran Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional berdasarkan rekomendasi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sisa alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.