Koreksi Pasal 5

Kebijakan dan strategi nasional keselamatan nuklir dan radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan sebagai acuan bagi: a. menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dalam menyusun dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing; dan b. pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalam menyusun dokumen rencana strategis daerah yang terkait dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).