Koreksi Pasal 14

(1) Deputi Bidang Kajian Kebijakan terdiri atas paling banyak 4 (empat) Pusat. (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pusat yang menangani fungsi kajian; dan b. Pusat yang menangani fungsi pembinaan (3) Pusat yang menangani fungsi kajian terdiri atas 1 (satu) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional. (4) Pusat yang menangani fungsi pembinaan terdiri atas : a. 1 (satu) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan; b. paling banyak 3 (tiga) Bidang; dan c. kelompok jabatan fungsional. (5) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian. (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas 2 (dua) Subbidang.