PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 159 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS (KONVENSI TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN

PERPRES Nomor 56 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 159 Tahun 2014 tentang Pengesahan Conuention on Mutual Administratiue Assistance in Tax Matters (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan) (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2O14 Nomor 316) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: MENETAPKAN 1, Ketentuan . . . PRESIDEH 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal II

Koreksi

Peraturan PRESIDEN diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal Agar Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 74 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA UBLIK INDONESIA Perundang-undangan inistrasi Hukum, ttd ilvanna Djaman LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 159 TAHUN 2OL4 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION OIV MUTUAL ADMINISTRATNE ASSIS?AIVCE IN TAX MATTERS (KONVENSI TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN) PERI{YATAAN ATAS KOI.IVENSI TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN A. PERNYATAAN TERHADAP PASAL 30 AYAT (1) HURUF A KONVENSI TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG PERPA.JAKAN Tetap. B. PERNYATAAN TERHADAP PASAL 30 AYAT (1) HURUF B KONVENSI TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN Pemerintah Republik INDONESIA menyatakan memiliki hak untuk tidak menyediakan bantuan dalam penagrhan berbagai klaim pajak, atau penagihan terkait dengan denda administratif, yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 Konvensi, untuk seluruh pajak-pajak yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.i, huruf b.ii, huruf b.iii. A, D, E, F, G, dan huruf b.iv Konvensi. c. PERIIYATAAN TERHADAP PASAL 30 AYAT (1) HURUF D KONVENST TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN Tetap. D. PERNYATAAN. . . BLIK INDONESIA D. PERNYATAAN TERKAIT DENGAN T,AMPIRAN A TERHADAP PASAL 2 AYAT (2) KONVENSI TENTANG BANTUAN ADMINSTRATIF BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN Tetap. E. PERNYATAAN TERKAIT DENGAN LAMPIRAN B TERHADAP PASAL 3 AYAT (1) HURUF D KONVENSI TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN Tetap. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA INDONESIA Perundang-undangan Hu(um, Djaman ttd LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 159 TAHUN 2OI4 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTAIVCE IN TAX MATTERS (KONVENSI TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN) DECLARATION ON THE CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS A. DECLARATTON ON ARTTCLE 30 PARAGRAPH (1) rN SUB-PARAGRAPH A OF THE CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS Unchanged. B. DECLARATION ON ARTICLE 30 PARAGRAPH (1) IN SUB-PARAGRAPH B oF PARAGRAPH (1) OF THE CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS The Republic of INDONESIA declares the right not to provide assistance in the recovery of any tax claim, or in the recovery of an administrative fine, pursuant to Article 11 through Article 16 of the Convention, for the taxes listed in sub-paragraphs b.i, b.ii, b.iii. A, D, E, F, G, and b.iv of Article 2, paragraph (1) of the Convention. c. DECLARATION ON ARTICLE 30 PARAGRAPH (l) IN SUB-PARAGRAPH D OF THE CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS Unchanged. D. DECLARATION. . . D. DECLARATTON ON ANNEX A PROVIDED FOR ARTTCLE 2 PARAGRAPH (2) OF THE CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS Unchanged. E. DECLARATION ON ANNEX B PROVIDED FOR ARTTCLE 3 PARAGRAPH (1) IN SUB-PARAGRAPH D OF THE CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS Unchanged. PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA PUBLIK INDONESIA g Perundang-undangan istrasi Hukum,- s anna Djaman ttd