Koreksi Pasal 2

(1) Koordinasi para pemangku kepentingan dalam bidang sumber daya air dilakukan untuk memaduserasikan berbagai kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat wilayah sungai.