PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2005 tentang LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL

PERPRES Nomor 50 Tahun 2005

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN

Pasal 1

Lembaga Produktivitas Nasional merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

Koreksi

Susunan keanggotaan Lembaga Produktivitas Nasional terdiri dari : a. Ketua merangkap anggota : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi b. Wakil Ketua merangkap anggota : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Negara Koordinator Bidang Perekonomian c. Sekretaris merangkap anggota : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi d. Anggota : 1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian; 2. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian; 3. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan; 4. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan; 5. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; 6. Direktur … 6. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; 7. Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian; 8. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan; 9. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri; 10. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan; 11. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan; 12. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan; 13. Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum; 14. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional; 15. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional; 16. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 17. Direktur … 17. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 18. Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata; 19. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 20. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 21. Deputi Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 6

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Lembaga Produktivitas Nasional dibantu oleh Sekretariat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional oleh salah satu unit kerja yang berada di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Bagian …

Pasal 7

(1) Apabila dipandang perlu, Ketua Lembaga Produktivitas Nasional dapat membentuk kelompok kerja. (2) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Lembaga Produktivitas Nasional. (3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Ketua Lembaga Produktivitas Nasional.

BAB Kesatu

Keanggotaan

Pasal 5

Koreksi

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2005 tentang LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13