Koreksi Pasal II

1. Ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal terhadap Bidang Usaha yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, ayat (2), ayat (3), dan ayat (3a) tidak berlaku bagi Penanaman Modal yang telah disetujui sebelum Peraturan PRESIDEN ini diundangkan sebagaimana tercantum dalam perizinan berusaha. 2. Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2021 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2021 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY