Koreksi Pasal 18

(1) Proses penyusunan kebijakan mengenai larangan dan/atau pembatasan di bidang ekspor dan/atau impor oleh kementerian/lembaga harus melibatkan Dewan Pengarah. (2) Dalam rangka harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis antar kementerian/lembaga untuk penyusunan kebijakan mengenai larangan dan/atau pembatasan di bidang ekspor dan/atau impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga melibatkan pengelola INSW dan penyelenggara SINSW. (3) Pengelola INSW dan penyelenggara SINSW melaporkan pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Pengarah melalui Menteri.