Koreksi Pasal 11

(1) Dalam menyusun PRN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri berkoordinasi dengan menteri, kepala lembaga pemerintah non kementerian, dan kepala daerah serta mempertimbangkan masukan dari Pemangku Kepentingan terkait. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi nasional bidang Riset yang diselenggarakan oleh Menteri. (3) Rapat koordinasi nasional bidang Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional.