Koreksi Pasal 10

(1) Rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a yang berfungsi sebagai pusat pelayanan terdiri atas: a. pusat pelayanan utama; b. pusat pelayanan penyangga; dan c. pusat pelayanan pintu gerbang. (2) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan PKSN. (3) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan PKW. (4) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan perkotaan dan kampung sebagai pusat kegiatan lintas batas. (5) Dalam hal tidak terdapat PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka kota distrik terluar berfungsi sebagai pusat pelayanan penyangga.