Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 72 Terjemahan tidak resmi PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Republik Ceko (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"), TERINSPIRASI oleh ikatan tradisional mengenai persahabatan dan pertemanan yang terbentuk antara kedua Negara;
BERSAHABAT mengembangkan dan mengidentifikasikan kerja sama ekonomi, industri dan pembangunan yang berdasarkan prinsip timbal
balik dan saling menguntungkan;
MENYADARI perlunya keberadaan suatu kerangka hukum yang memadai untuk membentuk kondisi yang menguntungkan dari kerja sama ekonomi INDONESIA-Ceko sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indoensia dan Republik Ceko;
SESUAI DENGAN peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara, Telah menyetujui sebagai berikut :
PASAL I Tujuan Para Pihak wajib :
(a) meningkatkan kerja sama ekonomi dan industri bilateral;
(b) mendukung dan mengembangkan kontak usaha dan peluang usaha terkait;
(c) memfasilitasi identifikasi peluang penanaman modal yang spesifik di masing-masing Negara mereka;
(d) mendorong pengembangan kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang yang menjadi kepentingan, khususnya bidang-bidang yang relevan dengan pembangunan ekonomi dan sosial;
(e) mendorong dan mengembangkan kerja sama keuangan dan perbankan; dan (f) memperkokoh kerja sama pengembangan untuk peningkatan secara menyeluruh kerja sama ekonomi.
PASAL II Para Pihak, dengan mempertimbangkan keadaan saat ini dan perspektif kerja sama ekonomi, industri dan bangunan, wajib meningkatkan kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan jangka panjang, antara lain, di bidang-bidang berikut :
(a) sumber daya alam, termasuk pengelolaan sumber daya kehutanan, peternakan, pertambangan dan perairan;
(b) pengembangan sumber daya manusia, khususnya program-program ketrampilan dan pelatihan;
(c) energi;
(d) metalurgi termasuk industri logam berat;
(e) perlengkapan dan komponen industri;
(f) industri listrik dan teknik elektro;
(g) industri kimia dan petrokimia;
(h) pariwisata;
(i) usaha kecil dan menengah;
(j) komunikasi;
(k) pertanian dan pengolahan makanan;
(l) lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah dan pengelolaan air bersih;
(m) komputer dan teknologi informasi;
(n) pertahanan dan produk-produk keamanan;
(o) prasarana termasuk sistem transportasi;
(p) sertifikasi dan metrologi; dan (q) bidang-bidang kerja sama lainnya yang telah disepakati bersama.
PASAL III Kerja Sama Ekonomi dan Industri Pihak-pihak wajib mendorong dan memfasilitasi kerja sama yang lebih luas antara orang perseorangan dan badan hukum kedua Negara termasuk komunitas-komunitas usaha, asosiasi-asosiasi, lembaga-lembaga, dan badan-badan pemerintah, antara lain melalui:
1. Kerja Sama Ekonomi (a) Bertukar informasi mengenai prioritas pembangunan ekonomi, rencana dan proyeksi ekonomi nasional, serta kebijakan dan pembangunan nasional relevan lainnya;
(b) mengidentifikasi dan memfasilitasi peluang penanam modal di sektor swasta dan perusahaan semi-swasta dengan :
(i) memberikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur penanaman modal asing dan pengembangannya lebih lanjut;
(ii) mengidentifikasi proyek-proyek spesifik dan sektor-sektor tentang kepentingan yang potensial untuk kerja sama gabungan;
(iii)memberitahukan masing-masing komunitas usaha mengenai peluang penanaman modal; dan (iv) mendorong perluasan kerja sama keuangan dan perbankan.
(c) meningkatkan dan mendukung misi-misi ekonomi dan penanaman modal, kerja sama penanaman modal, analisa pasar, pertukaran informasi perdagangan dan pemasaran, jaringan usaha dan kelembagaan, dan gagasan-gagasan lain yang mendatangkan mitra usaha yang potensial bersama-sama;
(d) memberitahukan tentang fasilitas-fasilitas yang tepat berkenaan dengan pameran perdagangan dan industri, exhibitions, misi-misi dan kegiatan promosi lainnya;
(e) memfasilitasi suatu pertukaran para ahli dari sektor publik dan swasta, teknisi, penanaman modal dan perwakilan usaha serta bahan-bahan dan perlengkapan yang diperlukan untuk pemenuhan kegiatan dalam lingkup Persetujuan ini;
(f) menggali kemitraan usaha bersama antara badan usaha INDONESIA dan Ceko di negara-negara ketiga.
2. Kerjia Sama Industri Meningkatkan dan mendorong kerja sama industri, teknik, dan teknologi sektor swasta dan publik, termasuk alih teknologi melalui saluran-saluran yang tepat sesuai dengan kebijakan dan prioritas ekonomi dan pembangunan masing-masing negara dengan meningkatkan, mendukung, dan memfasilitasi :
(a) pembentukan usaha patungan;
(b) pertukaran informasi mengenai teknologi dan keterampilan, pengaturan perijinan dan konsultasi industri;
(c) alih teknologi melalui program-program keterampilan, pelatihan dan penelitian dalam rangka untuk meningkatkan penerapan, penyesuaian, dan perbaikan produk-produk teknis baik yang sudah ada dan yang baru, keahlian pengolahan dan pengelolaan;
(d) gagasan untuk memperbaiki pengawasan dan standar mutu untuk produk-produk yang ditujukan untuk ekspor;
(e) kontak antara masing-masing komunitas industri, ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (f) pertukaran pandangan mengenai formulasi dan penerapan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi.
PASAL IV Kerja Sama Pembangunan
1. Para Pihak, yang berbagi komitmen mengenai konsep kerja sama pembangunan berdasarkan Persetujuan ini, wajib mendorong dan memfasilitasi keterlibatan yang lebih luas dari sektor swasta dalam pertumbuhan industri dan teknologi di kedua Negara.
2. Para Pihak wajib melakukan setiap upaya untuk mendorong jaringan jangka panjang antar sektor-sektor swasta mereka dengan mengidentifikasi proyek-proyek pembangunan, antara lain melalui:
(a) memperkuat lembaga-lembaga perencanaan dan manajemen ekonomi kedua Negara Melalui bantuan teknis dan mekanisme lainnya;
(b) membantu pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia melalui proyek-proyek yang terkait dengan lembaga-lembaga pelatihan dan penelitian INDONESIA dan Ceko, dengan perhatian khusus terhadap program-program yang akan mendorong kapasitas organisasi-organisasi INDONESIA dan Ceko untuk memanfaatkan teknologi baru yang tepat untuk kebutuhan pembangunan mereka;
(c) membantu pelaksanaan industrialisasi pedesaan dan kawasan khususnya dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan industri kecil dan menengah; dan (d) mendorong, mendukung dan memfasilitasi program-program pengembangan usaha lainnya.
PASAL V Hak Atas Kekayaan Intelektual Para Pihak wajib memberikan satu sama lain Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan Persetujuan mengenai Perdagangan Terkait dengan Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan pembentukan WTO serta perjanjian-perjanjian internasional lainnya berkenaan dengan kekayaan intelektual di mana kedua Pihak menjadi para pihak.
PASAL VI Lembaga
1. Untuk masing-masing Pihak lembaga-lembaga berikut ini wajib mengawasi pelaksanaan persetujuan ini :
(a) dalam hal Republik Ceko, Kementerian Industri dan Perdagangan;
(b) dalam hal Republik INDONESIA, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Pelaksanaan Persetujuan ini wajib mensyaratkan koordinasi dan konsultasi yang intensif antara Kedua Pihak.
Sebagai konsekuensinya, suatu Komite Ekonomi Bersama (selanjutnya disebut sebagai "Komite Bersama") dengan ini dibentuk oleh Para Pihak untuk menyelesaikan tujuan persetujuan ini. Komite Bersama wajib bertemu dalam jangka waktu yang teratur untuk tingkat Pejabat Senior, yang bertindak sebagai ketua, dan pertemuan tersebut seharusnya diselenggarakan secara bergantian di Republik INDONESIA dan Republik Ceko, kecuali disepakati sebaliknya berdasarkan kasus-kasus khusus.
3. Komite Bersama dapat membentuk sub-sub komite atau kelompok kelompok kerja yang mungkin diperlukan. Apabila sesuai, Komite Bersama dapat melibatkan wakil-wakil dari organisasi dan lembaga-lembaga yang relevan serta perwakilan pengusaha tingkat tinggi dari negara-negara kedua Pihak, untuk membantu pelaksanaan Persetujuan ini.
Hal ini dapat meliputi keikutsertaan sektor swasta dalam kelompok kerja khusus.
4. Kecuali Komite Bersama MEMUTUSKAN sebaliknya, Ketua wajib mempresentasikan kepada Komite Bersama pada setiap pertemuan berkala laporan-laporan yang mencakup kegiatan-kegiatan sub-sub komite atau kelompok-kelompok kerja yang dapat dibentuk berdasarkan Persetujuan ini.
5. Tugas Komite Bersama, Kerja sama seharusnya meliputi bidang-bidang ekonomi yang menjadi kepentingan negara kedua Pihak. Dalam kerangka kerja peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua Negara, topik-topik berikut secara khusus seharusnya membentuk dasar kegiatan-kegiatan Komite Bersama :
(a) bertukar pendapat mengenai masalah-masalah makro ekonomi di kedua Negara;
(b) masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan kegiatan usaha dan penanaman modal;
(c) Peningkatan kerja sama ekonomi, industri dan pembangunan antara orang perseorangan dan badan hukum dari negara kedua Pihak;
(d) Topik-topik relevan lain yang telah disepakati.
PASAL VII Amandemen Persetujuan ini dapat diubah atau dimodifikasi dalam bentuk tertulis dengan kesepakatan bersama dari para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.
PASAL VIII Penyelesaian Sengketa Setiap sengketa yang timbul dari penafsiran dan/atau penerapan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi
atau negosiasi antara para Pihak.
PASAL IX Ketentuan Akhir
1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku sejak penerimaan nota diplomatik terakhir yang memberitahukan bahwa seluruh prosedur hukum internal masing-masing Pihak untuk mulai berlakunya Persetujuan ini telah dilengkapi.
2. Persetujuan ini wajib tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan keabsahannya wajib secara otomatis diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya dan terus menerus, kecuali salah satu Pihak memberikan suatu pemberitahuan tertulis mengenai pengakhirannya kepada Pihak lain, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum pengakhiran jangka waktu keabsahannya.
3. Persetujuan ini wajib berlaku tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian
baik yang bersifat bilateral dan multilateral internasional dan dari keanggotaan Republik Ceko di Uni Eropa serta kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian Republik Ceko baik yang bersifat bilateral dan multilateral internasional.
Sebagai konsekuensinya, ketentuan-ketentuan Persetujuan ini tidak dapat diangkat atau ditafsirkan dengan sedemikian rupa untuk menjadikan tidak sah atau sebaliknya yang mempengaruhi kewajiban-kewajiban tersebut, termasuk kewajiban-kewajiban berdasarkan persetujuan kerja sama antara Masyarakat Ekonomi Eropa dan INDONESIA, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yang ditandatangani di Kuala Lumpur tanggal 7 Maret
1980. 4.
Pengakhiran Persetujuan ini wajib tidak mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu dari pengaturan-pengaturan, dan/ atau program-program yang telah dibuat berdasarkan Persetujuan ini, sampai penyelesaiannya.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah nenandatangani Persetujuan ini.
DITANDATANGANI di Jakarta tangal 12 November 2007, rangkap 2 (dua) asli dalam Bahasa Inggris.
UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK CEKO
Catatan Redaksi :
Persetujuan dalam bahasa Inggris tidak dimuat.