PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1960 tentang PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI

PERPRES Nomor 3 Tahun 1960

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Urusan Haji termasuk lingkungan pertanggungan-jawab; 1. Menteri Muda Agama, sepanjang pekerjaannya diselenggarakan didalam negeri; 2. Menteri Luar Negeri, sepanjang pekerjaannya diselenggarakan diluar negeri.

Pasal 2

(1) Departemen Agama, bersama-sama dengan Departemen- departemen yang bersangkutan, mengatur dan menyelenggarakan: a. pendaftaran pelamar calon haji, b. pembagian Quotum haji; c. pemberian Pas Perjalanan Haji berdasarkan ketentuan- ketentuan dalam Staatsblad 1927 No. 508 seperti telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1931 No. 44; d. penetapan jumlah biaya perjalanan haji dan mengurus keuangannya serta pengiriman uang biaya perjalanan ke Saudi Arabia; e. perbaikan taraf (manasik haji) para calon haji dalam menunaikan ibadah haji; f. pembuatan bekal (sahara) bagi para calon haji; g. perjalanan dan penginapan para calon haji dari ibukota -ibukota daerah tingkat II dari tempat tinggalnya sampai naik kapal dan sebaliknya, pengangkutan barang- barangnya serta service pada waktu pemeriksaan- pemeriksaan dipelabuhan dan lain-lain dalam perjalanan tersebut; h. perjalanan/pengangkatan jemaah haji dengan kapal atau pesawat terbang sampai di Tanah Suci dan sebaliknya; i. pemborong (pencharteran) kapal dan pesawat terbang untuk pengangkutan jemaah haji; j. lain-lain tugas "pelgrimsagent" sebagai ditentukan dalam "Pelgrimsordonnantie" (Staatsblad 1922 No. 698) seperti telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1947 No. 50. dan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan PRESIDEN ini; k. pimpinan, pemeliharaan kepentingan-kepentingannya dan pemberian bantuan kepada para jemaah haji selama dalam perjalanan pulang-pergi didalam negeri; l. pengawasan dan pimpinan umum, dan pengawasan atas segi- segi dalam urusan perjalanan haji yang tidak disebut pada huruf-huruf a sampai dengan k diatas. (2) Departemen Luar Negeri, bersama-sama dengan Departemen- departemen yang bersangkutan, mengatur dan menyelenggarakan: a. urusan perjalanan serta penginapan dan/atau service di Saudi Arabia; b. urusan barang-barang warisan jemaah haji yang meninggal dunia dalam perjalanan. c. pimpinan, pemeliharaan kepentingan-kepentingannya dan pemberian bantuan kepada para jemaah haji selama dalam perjalanan pulang-pergi diluar negeri. (3) Tugas-tugas tersebut pada huruf e sampai dengan huruf j pada ayat (1) pada huruf a pada ayat (2) pasal ini dapat untuk lebih meringankan beban jemaah haji dan dengan Mengingat kepentingan-kepentingan dinas diserahkan kepada badan-badan resmi dengan cara pemborongan dengan harga serendah-rendahnya dan dilaksanakan dibawah pengawasan serta menurut peraturan- peraturan yang ditetapkan masing-masing oleh Menteri Muda Agama dan Menteri Luar Negeri.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1960 tentang PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9