Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ...

Pasal I

Peraturan PRESIDEN Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 147) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan PRESIDEN: a. Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan PRESIDEN Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 76); dan b. Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan PRESIDEN Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 26); diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 5 dan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 3

Koreksi

(1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Kepariwisataan terdiri dari: a. Ketua: Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA; b. Wakil Ketua I: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; c. Wakil Ketua II: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; d. Wakil Ketua III: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; e. Wakil Ketua IV: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; f. Ketua Harian: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; g. Sekretaris: Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; h. Anggota: 1. Menteri Luar Negeri; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. Menteri Keuangan; 5. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 6. Menteri Kesehatan; 7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 8. Menteri Perhubungan; 9. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 10. Menteri Kelautan dan Perikanan; 11. Menteri Komunikasi dan Informatika; 12. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; 13. Menteri Perindustrian; 14. Menteri Perdagangan; 15. Menteri Badan Usaha Milik Negara; 16. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 17. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 18. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 19. Menteri Ketenagakerjaan; 20. Menteri Pemuda dan Olahraga; 21. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 22. Menteri Pertanian; 23. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 24. Sekretaris Kabinet; 25. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; 26. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA; 27. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; 28. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 29. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 30. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan 31. Jaksa Agung. (2) Tim Koordinasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Pasal II

Koreksi

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2022 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 3

Pasal II