PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 tentang BERLAKUNYA BEBERAPA PERATURAN DAN TINDAKAN PENGUASA PERANG TERTINGGI DI DAERAH-DAERAH TINGKAT I BALI DAN KALIMANTAN TENGAHBERHUBUNG DENGAN PENGHAPUSAN KEADAAN BAHAYA

PERPRES Nomor 2 Tahun 1961

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa Perang Tertinggi, yang berlaku di daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat sipil, keadaan militer dan keadaan perang, yang tersebut di,bawah ini : 1. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 3 Tahun 1960 Lembaran Negara Tahun 1960 No. 67 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 1968) tentang Pembatasan terhadap pencetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyebaran, perdagangan dan/atau penempelan surat-kabar atau majalah yang mempergunakan huruf bukan huruf Latin atau huruf Arab atau huruf daerah INDONESIA; 2. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 88) tentang Pembatasan terhadap pencetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan/atau penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga lukisan-lukisan, klise- klise dan gambar-gambar yang mengenai pelaksanaan Penetapan PRESIDEN No. 7 Tahun 1959 dan Peraturan PRESIDEN No. 13 Tahun 1960; 3. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 7 Tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 108) - Tambahan Lembaran Negara Nomor 2047) tentang kegiatan-kegiatan politik selama dalam keadaan bahaya; 4. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 10 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 116 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 2051) tentang Izin Terbit terhadap penerbitan surat kabar dan majalah; 5. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 10 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 161 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 2108) tentang Kewajiban melaporkan/memberi keterangan-keterangan mengenai gerak-gerik kapal; 6. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 4 -Tambahan Lembaran Negara Nomor 2133) tentang Perubahan Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 7 Tahun 1960 tentang kegiatan-kegiatan politik selama dalam keadaan bahaya; 7. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 2 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 11 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 2151) tentang Pengawasan dan pembinaan terhadap pencetakan swasta; 8. Peraturan penguasa Perang Tertinggi Nomor 3 tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 12) tentang Larangan adanya Organisasi yang tidak mau menerima dan mempertahankan Manifesto Politik; 9. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 5 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 16 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 2155) tentang Larangan adanya organisasi "Rotary-Club"; 10. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 6 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 17 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 2156 tentang Larangan adanya organisasi "Devine Life Society"; 11. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 7 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 18 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 2157) tentang Larangan adanya organisasi "Vrijmetselaran-Loge (Loge Agung INDONESIA)", "Moral Rearmament Movement" dan "Ancient Mystical Organization of Rucen-Cruiser (Amorc)"; 12. Peraturan penguasa Perang Tertinggi Nomor 8 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 19 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 2158) tentang larangan adanya organisasi "Liga Demokrasi"; dan semua ketentuan pelaksanaannya, dipertahankan berlakunya di Daerah-daerah tingkat I Bali dan Kalimantan Tengah, untuk selama empat bulan, mulai pada tanggal 1 April 1961 sampai dengan tanggal 31 J uli 1961.