Koreksi Pasal 8

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 19 TAHUN 2013 TANGGAL : 1 Maret 2013 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN JABATAN FUNGSIONAL JENJANG JABATAN BESARNYA TUNJANGAN Penyuluh Kehutanan Madya Penyuluh Kehutanan Muda Penyuluh Kehutanan Pertama Rp 1.260.000,00 Rp 960.000,00 Rp 540.000,00 Penyuluh Kehutanan Penyuluh Kehutanan Penyelia Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan Penyuluh Kehutanan Pelaksana Rp 780.000,00 Rp 450.000,00 Rp 360.000,00 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO www.djpp.kemenkumham.go.id