Koreksi Pasal 22

(1) Dalam pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi Pusat dibantu oleh kelompok kerja perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik. (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wakil-wakil dari unsur pemerintah, organisasi masyarakat, profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan peneliti/akademisi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas kelompok kerja perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.