Koreksi Pasal 3

(1) Perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik dilaksanakan oleh : a. kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya; dan b. pemerintah daerah. (2) Pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memperhatikan kondisi, situasi, permasalahan, dan penanganan konflik di daerah.