Koreksi Pasal 18

(1) Pelaku Usaha non-kecil yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat wajib melakukan pemberdayaan Pelaku Usaha Papua. (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Pelaku Usaha Papua yang telah aktif melakukan kegiatan usaha selama paling sedikit 1 (satu) tahun. (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk: a. Kemitraan; dan b. Subkontrak. (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dipimpin oleh Pelaku Usaha Papua. (5) Subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan oleh PPK dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.