PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 tentang KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL

PERPRES Nomor 17 Tahun 2005

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 1

Membentuk Lembaga Kepolisian Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan PRESIDEN ini disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional. Pasal 2 …

Pasal 2

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Koreksi

Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri dari unsur : a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. Pakar Kepolisian sebanyak 3 (tiga) orang; c. Tokoh Masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 6

Koreksi

Susunan keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional, terdiri atas : a. Ketua merangkap anggota; b. Wakil Ketua merangkap anggota; c. Sekretaris merangkap anggota; d. 6 (enam) orang Anggota.

Pasal 7

(1) Jabatan Ketua dalam susunan keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dijabat ex- officio oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (2) Jabatan Wakil Ketua dalam susunan keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dijabat ex- officio oleh Menteri Dalam Negeri. (3) Jabatan … (3) Jabatan Sekretaris dalam susunan keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dipilih sendiri oleh para anggota melalui tata cara yang ditetapkan oleh Komisi Kepolisian Nasional.

Pasal 8

Kecuali anggota yang berasal dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisi Kepolisian Nasional, harus memenuhi persyaratan : a. Warga Negara INDONESIA; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani; d. berumur minimal 45 (empat puluh lima) tahun; e. tidak menjadi anggota salah satu partai politik; f. ahli di bidang kepolisian, bagi calon anggota yang berasal dari unsur Pakar Kepolisian; g. secara nyata telah terbukti menaruh perhatian terhadap Kepolisian, bagi calon anggota yang berasal dari unsur Tokoh Masyarakat.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Kepolisian Nasional dibantu oleh Sekretariat. (2) Sekretariat … (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satu unit kerja yang berada di lingkungan Markas Besar Kepolisian Negara Republik INDONESIA, yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA, yang dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada Komisi Kepolisian Nasional. (4) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 tentang KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18