Koreksi Pasal 8

(1) Perubahan rincian lebih lanjut dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa: a. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak termasuk Badan Layanan Umum; b. perubahan pinjaman dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri; c. pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, atau antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, termasuk yang terkait dengan penerapan reward and punishment; d. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk; e. pergeseran anggaran antar kegiatan dalam 1 (satu) program sepanjang pergeseran tersebut tidak mengurangi volume keluaran (output) yang telah direncanakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda; f. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional; g. pergeseran ... g. pergeseran anggaran antar jenis belanja dan/atau antar jenis kegiatan dalam 1 (satu) program dan/atau antar program dalam 1 (satu) kementerian negara/lembaga untuk memenuhi kewajiban pengeluaran yang timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht); h. pergeseran anggaran antarlokasi dan/atau antarkewenangan; ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.