Koreksi Pasal 26

Pada saat Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku, kewajiban Sertifikasi ISPO bagi: a. Perusahaan . . . -t7- a. Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berlaku sejak Peraturan PRESIDEN ln1 b. Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berlaku setelah 4 (empat) tahun sejak Peraturan PRESIDEN ini diundangkan; dan c. Perusahaan Industri Hilir dan Perusahaan Bioenergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 huruf a dan huruf b berlaku setelah 2 (dua) tahun sejak Peraturan PRESIDEN ini diundangkan.