Koreksi Pasal 5

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan kewajiban Sertifrkasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif oleh: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; atau c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi, sesuai dengan (21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan terEulis; b. denda administratif; dan/ atau c. penghentian sementara dari kegiatan usaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; atau c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi, sesuai dengan kewenangannya. Bagian . . . UBLIK INDONES]A sagian Kedua Lembaga Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan INDONESIA