Koreksi Pasal 7

(1) Penetapan kelas jabatan dari para pemangku jabatan di lingkungan Kejaksaan Republik INDONESIA ditetapkan oleh Jaksa Agung sesuai dengan hasil validasi yang telah dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan dari para pemangku jabatan di lingkungan Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelas jabatan ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (3) Dalam hal persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan berakibat terhadap perubahan anggaran, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Pasal 8 …