Koreksi Pasal 12

(1) Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, Panglima Tentara Nasional INDONESIA, Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan kepala daerah menyampaikan hasil pengawasan kepada Menteri. (2) Menteri menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PRESIDEN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan, menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. (3) Menteri mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Kebijakan PKBN pada lembaga negara.