Koreksi Pasal 70

(1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada pimpinan kementerian/lembaga, Kejaksaan Republik INDONESIA, Kepolisian Negara Republik INDONESIA, gubernur, atau bupati/wali kota mengenai dugaan penyimpangan, perbuatan melawan hukum, atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penyelenggaraan Bank Tanah, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan upaya administratif melalui pemeriksaan oleh Satuan Pengawas Intern. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.