Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN...

Pasal I

Peraturan PRESIDEN Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan PRESIDEN: a. Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan PRESIDEN Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; b. Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PRESIDEN Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; dan c. Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan PRESIDEN Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 293); diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 3. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. 2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 10

Koreksi

KTP Non Elektronik tetap berlaku bagi Penduduk yang belum mendapatkan KTP-el sampai dengan paling lambat tanggal 31 Desember 2014. 3. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 B (1) KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A merupakan: www.djpp.kemenkumham.go.id a. Identitas resmi bukti domisili penduduk; b. Bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan; c. Bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan pelayanan publik di Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta yang berkaitan dengan dan tidak terbatas pada Perizinan, Usaha, Perdagangan, Jasa Perbankan, Asuransi, Perpajakan dan Pertanahan. (2) Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta wajib memberikan pelayanan bagi penduduk dengan dasar KTP-el dengan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el. (3) Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta tetap memberikan pelayanan kepada penduduk yang memiliki KTP Non Elektronik dengan lingkup kabupaten/kota tempat penerbitan KTP Non Elektronik sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. 4. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 E diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 E (1) Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Perbankan wajib melaporkan penyeleng-garaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 B ayat (2) kepada PRESIDEN melalui Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. (2) Menteri berhak meminta laporan penyelenggaraan pelayanan dengan menggunakan KTP-el yang dilaksanakan oleh swasta. (3) Ketentuan mengenai pelaporan atas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal II

Koreksi

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL

Pasal I

Pasal I

Pasal 10

Pasal II